Ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) kemarin (29/2) menggelar aksi ujuk rasa di depan Istana Negara.Para dokter yang datang dari sejumlah daerah termasuk dari wilayah Sumut itu, terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, konsultan, profesor di bidang kedokteran, dokter internship, hingga yang masih berstatus mahasisa ko-ass di fakultas kedokteran.
Dengan mengenakan pakaian khas dokter, yakni dengan jas snelli warna putih, mereka menyuarakan tuntutan tentang perlunya perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).“Kami hanya minta pemerintah melakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN),” kata Ketua Presidium Dokter Indonesia Bersatu (DIB) Yadi Permana di sela-sela aksi.
Dia menambahkan, sebagai tenaga medis, mereka sangat prihatin melihat masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Karenanya layanan JKN harus diperbaiki.
Lima tuntutan diteriakkan, Pertama, menuntut komitmen politik dan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kedua, meminta pemerintah mengutamakan keselamatan pasien dalam era JKN.
Ketiga, menuntut pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Keempat, menuntut pemerintah untuk menekan biaya komponen pelayanan kesehatan.
Kelima, menuntut pemerintah untuk menjamin profesionalisme dokter sesuai etika dan standar profesi serta mendapat perlindungan profesi dan hukum sesuai aturan yang berlaku.
Yang menarik, ada peserta aksi seorang dokter asal Simalungun. Dokter spesialis penyakit dalam itu bernama Yuniarti Saragih, yang akrab dipanggil dokter Titi. Saat berdiri di atas mobil komando, Titi membacakan puisi yang sudah ditulisnya sejak 2014.
“Buku ini berisi puisi-puisi tentang penderitaan dan keprihatinan kami atau kesehatan nasional. Jika kami bertemu presiden, akan saya serahkan kumpulan puisi yang sudah? saya tulis sejak 2014 ini kepada Bapak Jokowi. Ini agar presiden tahu, program pemerintah bukannya menyejahterakan masyarakat namun bikin masyarakat tambah sakit dan apes,” serunya.
Dia menambahkan, di daerah pelosok Sumut, banyak dokter yang digaji hanya Rp 2,7 juta per bulan. Sementara tanggung jawab yang diembannya sangat besar.“Ketika kami menyembuhkan pasien, kami dilupakan. Namun saat pasien tidak sembuh, kami diuber-uber, di mana letak keadilannya, bapak presiden. Tolong bapak presiden dan ibu Menkes, naikkan anggaran kesehatan lima persen saja,” ucapnya.
Menanggapi ini, Apa respons Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? “Saya kira semua itu dibayar. Saya tidak tahu itu. Karena itu dananya triliunan, mana mungkin dokter tidak dibayar,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pemerintah akan mengkaji untuk mereformasi JKN yang disebut berimbas pada penghasilan dokter.
“Bahwa pembayarannya memang tidak sebesar kalau praktik swasta, memang iya. Tapi ini kan dokter itu bekerja didik pertama kali untuk melayani dan tentu ada aspek sosialnya. Perjalannya nanti seperti itu tapi pasti,”
0 komentar:
Posting Komentar